Terjemahkan ke Bahasa Dunia

A+ A A-

Petunjuk Pelaksanaan UU Perfilm-an segera diterbitkan Pemerintah

Rate this item
(0 votes)

ukus kpswara fotonyeJakarta, firstintimes.com | Saat ini Kementrian Perekonomian dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) melalui Sekretaris Jendral Ukus Koswara menargetkan sebelum pergantian tahun, Badan Film Indonesia (BFI) mesti terbentuk. Target itu jadi prioritas setelah empat tahun terkatung-katung karena belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi acuan.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman hadir sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perfilman dan semangat zamannya.  "Kita berharap Peraturan Pemerintah (PP) tentang sanksi dan sensor sudah ada di Kementerian Hukum dan HAM yang terpisah adalah Permen. Sekarang Kemenparekraf sedang mempersiapkan PP-nya,” kata Ukus Koswara disela-sela Buka Puasa Bersama Insan Film dengan tema ‘Mempererat Kemitraan dan Membangun Semangat Perfilman Indonesia’,  di Gedung Film Jalan MT Haryono Jakarta, Kamis (01/08/2013).

Dijelaskan Ukus, sebanarnya konsep Permen sudah ada. Namun pembagian penanganan kegiatan perfilman oleh dua kementerian (Kemenparekraf dan Kemendikbud) itu yang belum jelas sehingga membuat segalanya terhambat. "Semoga ada kemajuan berartiyang dapat menjadikan film Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dan yang terpenting jadi terhormat juga di negeri orang," terangnya.

Sutradara film Hanung Bramantyo menyambut baik hal itu. Ia mengaku sudah mempersiapkan semacam silaturahmi besar kalangan perfilman nasional, pada akhir Agustus mendatang. Dalam pertemuan tersebut diharapkan insan perfilman yang selama ini terkesan terkotak-kotak bisa satu suara dalam upaya ikut memajukan perfilman nasional. mor/ryo

Online Visitors

Berita Lainnya

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Kata Mutiara

Kabar Pesat

kabarpesat

First Sport

First in Times Media Portal Dengan Beragam Bahasa Negara.
Template Design © Templates by | OppO. All rights reserved.